Tupoksi

BUPATI BONDOWOSO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BONDOWOSO

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

 

Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3.      Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

 

 

 

 

 

4.      Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6.      Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8.      Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONDOWOSO.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.       Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.

2.       Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

3.       Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4.       Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.

5.       Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

6.       Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

7.       Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

 

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

 

(1)    Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  dan bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

(2)    Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Pasal 3

 

 (1)  Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a.  Sekretariat, membawahi :

1.  Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan;  dan

2.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b.  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi

1.  Seksi Pemberdayaan Perempuan;

2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak;    dan

3.  Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

c.  Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :

1.    Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

2.    Seksi Advokasi dan Penggerakan;  dan

3.    Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Penyuluh KKBPK) dan Kader Keluarga Berencana.

d.  Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :

1.    Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;

2.    Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana; dan;

3.    Seksi Ketahanan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera.

e.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)  Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3)  Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4)  Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5)  Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

 

Pasal 4

 

Susunan dan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 5

(1)   Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2)   Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.         Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

b.        Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

c.         Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

d.        Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

e.         Pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan ketatausahaan rumah tangga, asset, dan kepegawaian;

f.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

 (1)    Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan program, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a.    Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana program, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian dinas;

b.    Penyelenggaraan urusan keuangan, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),

c.    Penyelenggaraan  urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan sarana dan prasarana;

d.   Penyelenggaraan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan pelayanan penetapan angka kredit jabatan fungsional;

e.    Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;

f.     Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

g.    Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

 

 

Pasal 7

 

(1)   Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1,  mempunyai tugas :

a.    Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan perencanaan program kegiatan, dan anggaran;

b.    Menyiapkan bahan rapat koordinasi dinas;

c.    Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program kegiatan dan keuangan;

d.   Menyusun bahan verifikasi pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

e.    Melaksanakan verifikasi penambahan atau pengurangan asset sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

f.     Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan program kegiatan dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g.    Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

h.    Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2,  mempunyai tugas :

a.    Menyusun dan melaksanakan urusan rumah tangga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

b.    Menyiapkan bahan rapat koordinasi dinas;

c.    Melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan sarana prasarana dan Asset;

d.   Menyusun data dan informasi kepegawaian yang tepat dan aktual;

e.    Melaksanakan perencanaan, pengelolaan,  dan pelaporan kepegawaian;

f.         Melaksanakan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan pelayanan penetapan angka kredit jabatan fungsional;

g.    Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian;

h.    Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

i.      Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal  8

 

(1)    Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,  mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program kegiatan dibidang Pember

dayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, mempunyai fungsi :

a.    perumusan kebijakan, dan pedoman tehnis bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;

b.    pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak;

c.    pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;

d.   pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan

perempuan, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;

e.    Pelaksanaan penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

f.     pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

g.    pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;

h.    pelaporan hasil pelaksanaan tugas;  dan

i.      pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 9

 

(1)    Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1,  mempunyai tugas :

a.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis penguatan, dan partisipasi pemberdayaan perempuan;

b.    menyusun pedoman dan pelaksanaan peningkatan peran serta dan partisipasi perempuan dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintahan, hukum dan lingkungan hidup;  serta pengembangan lembaga penyedia layanan penguatan, dan partisipasi pemberdayaan perempuan dalam bidang pembangunan;

c.    melaksanakan koordinasi, sinkronasi, fasilitasi dan penguatan dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintahan, hukum dan lingkungan hidup;

d.   Melaksanakan sosialisasi penguatan, dan partisipasi pemberdayaan perempuan;

e.    menganalisa penguatan, dan partisipasi pemberdayaan perempuan dalam bidang pembangunan;

f.     melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program PPPA dan program KKBPK;

g.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penguatan, dan partisipasi pemberdayaan perempuan;

h.    melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

i.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 

(2)    Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2,  mempunyai tugas :

a.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan penguatan PUG dan PUHA;

b.    menyusun pedoman tehnis pelaksanaan penguatan PUG dan PUHA;

c.    melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan PUG dan PUHA;

d.   melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan PUG dan PUHA;

e.    menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta fasilitasi jejaring penguatan PUG dan PUHA;

f.     melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, penyusunan dan penyajian data penguatan PUG dan PUHA;

g.    melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program PPPA dan program KKBPK;

h.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan PUG dan PUHA;

i.      melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

j.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

(3)    Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3,  mempunyai tugas :

a.    menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan anak;

b.    menyusun pedoman teknis pelaksanaan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;

c.    melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan fasilitasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;

d.   melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan perlindungan anak;

e.    melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

f.     melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program PPPA dan program KKBPK;

g.    melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;

h.    melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

i.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 10

 

(1)    Bidang Pengendalian Penduduk, sebagaimana dimaksud dakam pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di kabupaten.

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai fungsi :

a.    Perumusan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pengendalian penduduk, meliputi sistem informasi dan pendataan keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b.    Pelaksanaan kebijakan  teknis sistem informasi dan pendataan keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c.    Pelaksanaan Norma Standart Prosedur Kriteria (NSPK) sistem informasi dan pendataan keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d.   Pelaksanaan penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

e.    Pelaksanaan pemetaan parameter pengendalian penduduk;

f.     Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

g.    Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

h.    Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i.      Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program KKBPK;

j.      Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

k.    Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;  dan

l.      Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 11

 

(1)    Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

a.         menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemetaan serta penggunaan hasil Pendataan Keluarga;

b.        melaksanakan rencana perkiraan sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

c.         menyusun Profil dan Parameter Kependudukan Keluarga;

d.        melaksanakan sosialisasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

e.         melaksanakan koordinasi, sikronisasi dan fasilitasi program kegiatan KKBPK;

f.         melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

g.         melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

h.        melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

(2)    Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

a.     melaksanakan penyiapan penyelenggaraan administrasi pencatatan dan pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);

b.     melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan sosialisasi Program KKBPK;

c.     melaksanakan pemberdayaan Penyuluh dan Kader  KKBPK;

d.    Melaksanakan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan serta mitra dalam program KKBPK

e.     melaksanakan koordinasi, Sinkronisasi dan fasilitasi program KKBPK;

f.      melaksanakan penyerasian teknis operasional pencatatan dan pelaporan Program KKBPK;

g.     melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program KKBPK;

h.     melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

i.       melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)    Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dan Kader Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

a.      melaksanakan perencanaan dan orientasi Program KKBPK kepada Penyuluh dan  Kader KKBPK;

b.      melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh dan Kader KKBPK;

c.      melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KKBPK;

d.     melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program KKBPK;

e.      melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, advokasi dan pendayagunaan Penyuluh dan Kader KKBPK;

f.       melaporkan hasil pelaksanaan tugas;

g.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 

 

 

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 12

 

(1)    Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

(2)    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mempunyai fungsi :

a.     Perumusan kebijakan, pedoman teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan Pembinaan keluarga sejahtera;

b.    Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan Pembinaan keluarga sejahtera;

c.    Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan Pembinaan keluarga sejahtera;

d.   Pelaksanaan koordinasi program KKBPK;

e.    Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan Pembinaan keluarga sejahtera;

f.     Pelaksanaan penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan pembinaan keluarga sejahtera;

g.    Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-keluarga berencana dan Pembinaan keluarga sejahtera;

h.    Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

i.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal  13

 

(1) Seksi Pengendalian, Pendistribusian Alkon dan Jaminan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

a.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengendalian, Pendistribusian Alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan Jaminan Pelayanan KB;

b.    Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan Pelayanan KB;

c.    Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pendistribusian Alokon;

d.   Melaksanakan sosialisasi Pengendalian, Pendistribusian Alokon dan Jaminan Pelayanan KB;

e.    Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program KKBPK;

f.     Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian, Pendistribusian Alkon dan Jaminan Pelayanan KB;

g.    Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

i.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

a.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;

b.    Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;

c.    Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;

d.   Melaksanakan pelayanan KB yang ntegrative;

e.    Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi  program KKBPK;

f.     Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan serta mitra terkait dalam kesertaan ber KB;

g.    melaksanakan koordinasi

h.    Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB;

i.      Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

j.      Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

(3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

a.    Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera;

b.    Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera;

c.    Melaksanakan sosialisasi Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera;

d.   Melaksanakan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera;

e.    Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan program KKBPK;

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Ketahanan Keluarga menuju Keluarga Sejahtera;

g.  Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;  dan

h.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

 

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

 

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian ketrampilan.

 

Pasal 15

(1)    Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior;

(2)    Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

(3)    Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

 

(1)    Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2)    Kepala Dinas wajib mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.

(3)    Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bahwahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4)    Kepala Seksi dan kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(5)    Dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

 

 

 

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor  90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso (Berita daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

 

 

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal :

                                                                       BUPATI BONDOWOSO,

 

 

 

                                                                            AMIN SAID HUSNI